Bank Dunia : Kemiskinan Aceh di Atas Nasional

Total penerimaan Aceh terus meningkat pesat pada tahun 2008 akan tetapi sumber daya yang meningkat tidak dibelanjakan dengan baik. Peningkatan alokasi anggaran berbagai sektor belum menunjukkan hubungan yang positif terhadap hasil (outcome) yang bisa dinikmati masyarakat.

Riset Analis Bank Dunia, Ahya Ihsan, menyampaikan hal tersebut dalam acara Tim Koordinasi Tambahan Dana Bagi Hasil (TDBH) Migas & Dana Otonomi Khusus (Otsus), Senin (10/8) di Aula Serbaguna Setdaprov Aceh. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan kabupaten/kota dan instansi terkait seluruh Aceh.

Ahya Ihsan mengungkapkan total penerimaan daerah di Aceh mencapai lebih dari Rp.15 triliun pada 2008 dan akan tetap tinggi dengan adanya dana Otsus. “Walaupun penerimaan dari TDBH menurun dengan tajam,”katanya.

Belanja administrasi pemerintahan masih menjadi prioritas dan total alokasi untuk pendidikan menurun. “Infrastruktur dan kesehatan sedikit naik,”tambahnya. Besarnya anggaran menyebabkan alokasi belanja sektor per kapita juga meningkat.

Tingkat kemiskinan Aceh telah menurun tetapi masih jauh di atas rata-rata nasional. “Tingkat kemiskinan nasional berkisar 14% tetapi Aceh masih 22%,”ungkapnya. Provinsi dengan tingkat kemiskinan paling besar disandang oleh Papua dengan tingkat kemiskinan 37%, imbuhnya sambil memperlihatkan data-data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik.

Alokasi per kapita yang tinggi, ternyata tidak menunjukan hubungan positif dengan hasil (outcome) kegiatan yang berkaitan dengan anggaran tersebut. Ahya Ihsan memberikan contoh perbandingan belanja kesehatan per kapita dibandingkan dengan tingkat kematian bayi di Aceh. “Pengeluaran per kapita kesehatan 2006 mencapai Rp 250 ribu, kematian bayi pada tahun 2007 mencapai 7 per seribu kelahiran,”jelasnya.

Ahya menampilkan sektor pendidikan sebagai contoh lain. Belanja per kapita pendidikan tahun 2006 di atas Rp.800 ribu, sedangkan tingkat kelulusan SMA tahun 2007 masih dibawah 70%, ujarnya.

Melihat kenyataan yang ada sekarang ini Ahya Ihsan memberikan saran agar disiplin anggaran dapat ditingkatkan dan pengawasan anggaran untuk sektor-sektor kunci yang memberikan dampak besar pada masyarakat.