Anggaran Pendidikan Aceh Rp 1,3 Triliun

Banda Aceh, Kompas - Pada tahun anggaran 2009 ini, Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menganggarkan dana pembangunan pendidikan senilai Rp 1,3 triliun. Pemerintah memberikan prioritas kepada masyarakat miskin untuk bisa memperoleh pendidikan yang layak sampai dengan usia 18 tahun.

Meski demikian, dari dana sebesar itu, tidak seluruhnya merupakan dana untuk bidang yang dikelola Dinas Pendidikan semata.

”Sekolah tidak boleh memungut satu sen pun dari siswa. Semua pembiayaan sudah ditalangi oleh pemerintah, baik melalui dana Bantuan Operasional Sekolah maupun anggaran pemerintah daerah,” kata Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi NAD Mohd Ilyas ketika ditemui di Banda Aceh, Senin (2/2).

Dia menjelaskan, prioritas utama pembangunan pendidikan di Aceh adalah memperluas dan menambah kemudahan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah, terutama di wilayah-wilayah pedalaman provinsi ini, untuk dapat ikut serta dalam kegiatan belajar-mengajar. Utamanya, kata Ilyas, adalah pendidikan formal.

Untuk memperluas kesempatan masyarakat kelas menengah ke bawah untuk mengakses lembaga-lembaga pendidikan, kata Ilyas, setidaknya tiga program utama disiapkan oleh Dinas Pendidikan, yaitu program beasiswa untuk anak yatim piatu dan duafa korban konflik serta tsunami, membebaskan biaya masuk bagi calon murid dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, dan menambah jangka waktu penggunaan buku ajar di masing-masing tingkat satuan pendidikan.

Lebih lanjut Ilyas menjelaskan, pada tahun anggaran 2008, Pemerintah Provinsi NAD hanya menganggarkan beasiswa pendidikan bagi sekitar 80.000 anak usia sekolah. Program ini ditujukan bagi anak-anak yatim piatu korban konflik dan bencana tsunami. ”Masing-masing mendapatkan dana Rp 1,8 juta per tahun,” katanya.

Program ini dilanjutkan pada masa anggaran tahun 2009 dengan menambah jumlah penerima beasiswa sebanyak 20.000 orang. ”Total dana yang disediakan untuk tahun ini Rp 180 miliar,” katanya.

Selain itu, untuk mempermudah akses masyarakat menengah ke bawah, pemerintah juga melarang manajemen sekolah memungut biaya masuk kepada calon siswa. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk menyubsidi kegiatan tersebut.

”Termasuk dari anggaran Bantuan Operasional Sekolah sudah menjadi dana talangan tersendiri bagi operasional sekolah,” katanya. (MHD)