Isu HAM tidak Diperlukan lagi di Aceh

Tim Aceh Based Research di gedung Badan Reintegrasi-Damai Aceh (BRA) mengumpulkan laporan dan membukukan tentang peranan demokrasi dan keadaan kaum sipil di Aceh, khususnya setelah pemilu 2009. Penilitian yang melibatkan 200 responden ini diketuai oleh pakar politik dari Norwegia, Profesor Olle Tornquist. Buku tersebut ikut mengundang kontroversi di kalangan pakar politik, karena dinilai tak menyinggung persoalan HAM ketika dievaluasi di aula gedung BRA, Senin (31/8), yang dihadiri oleh pakar politik, praktisi hukum dan pakar antropologi.

“Dari hasil temuan oleh responden yang berasal dari berbagai kalangan LSM sejak tahun 2006 disimpulkan, masyarakat Aceh sama sekali tak menyinggung masalah Hak Asasi Manusia (HAM) maupun Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Cuma asosiasi petani yang berbicara soal itu. Masyarakat lainnya hanya angkat bicara mengenai isu ekonomi. Mereka merasa puas dengan perdamaian yang terwujud tanpa menuntut penegakan hukum pelanggaran HAM di Aceh pada masa konflik. Jadi, dari temuan tersebut kami menganggap, isu HAM tak diperlukan lagi di Aceh,” jelas Olle.

Mukhlis, dari Forum LSM menyangkal hal itu, ia menilai responden yang diterjunkan ke lapangan bukan berasal dari kalangan korban konflik, maka dianggap 200 responden itu kurang paham dan peka dengan apa yang dirasakan oleh korban konflik. Menurutnya, responden hendaknya melibatkan korban konflik agar paham dengan kondisi di lapangan dan idu HAM bisa terangkat ke publik. Padahal masih banyak kasus pelanggaran hak sipil dari hasil penelitian dan advokasi pihak LSM di masa konflik. “Memang isu HAM menurun setelah perdamaian. Media pun tak banyak lagi memberi tempat terhadap isu HAM,” tukasnya.

Sementara itu, pengamat antropologi, Teuku Kemal Pasya Pasha mengatakan, tenggelamnya isu HAM diakibatkan instansi-instansi pemerintah maupun swasta seperti LSM sudah mabuk dengan uang. Bantuan dari BRR senilai 7,2 USD sudah mengacaukan proses politik Aceh. Oleh karena itu, seluruh aktor politik saat ini sudah pragmatis. Sebelum tahun 2005, isu perjuangan sangat kuat karena adanya krisis sistemik. "Perjuangan untuk estafet menjadi kabur akibat serangan isu ekonomi. Kejadian sekarang tak lagi realistis dan dikhawatirkan terjadi konflik lagi di masa akan datang," ungkapnya.

Sedangkan Jakfar, pengamat politik dari Unsyiah menegaskan, isu HAM harus dibangkitkan kembali. "Perdamaian tak berguna jika demokrasi tak berjalan," tambahnya