Aceh Miliki Potensi 11,736 Juta MW Energi Batubara

Kebutuhan batubara untuk bahan bakar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Nagan Raya tidak akan bermasalah bila investor tambang ini segera mengantisipasi kebutuhan PLTU tersebut yang hanya butuh 1,2 juta ton per tahun.

Pakar Energi Universitas Syiah Kuala, DR. Mahidin, ST,MT menyatakan Nagan Raya memiliki cadangan 1,3 miliar ton batubara. Potensi batu bara yang terdapat di bumi Aceh sebanyak 1,6 miliar ton, terbesar adalah di Nagan Raya, kata Mahidin, kepada Harian Aceh, di Banda Aceh, kemarin.

Dia menngingatkan Aceh memiliki sumber energi yang sangat besar yaitu 11.736 Giga Watt atau setara dengan 11.736.000 MW. Nilai energi ini dengan asumsi tingkat efisiensi 50%. Jenis energi ini dapat ramah lingkungan asal memakai tekonologi yang tepat, katanya. Malah limbahnya dapat digunakan kembali untuk bahan baku semen.

Potensi batubara ini selain di Nagan Raya juga terdapat di Aceh Barat dan di Aceh Jaya. Walaupun sumber energi batu bara termasuk dalam sumber energi tak terbarukan, kata dia, untuk Aceh bahan baku yang tersedia akan bertahan untuk puluhan tahun lamanya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara diversifikasi batubara atau mengombinasikan dengan material lain seperti mencampur batubara dengan cungkil sawit.

Ketika ditanya apa yang menjadi kendala dalam pembangunan PLTU batubara, Doktor lulusan Jepang ini mengatakan bahwa faktor teknologi menjadi tantangan utama. Hal ini demi efisiensi dan keselamatan lingkungan.Dengan memakai teknologi tinggi seperti di Jepang atau negara maju lain maka energi listrik aman dan bisa menjadi murah. Walaupun nilai investasinya menjadi besar, ujar Kepala Laboratorium Sumber Daya dan Energi Jurusan Teknik Kimia Unsyiah ini.

Banyak kalangan peduli lingkungan yang mengkhawatirkan timbulnya dampak lingkungan yang buruk. Dampak lingkungan yang terjadi bisa dimulai dari proses penambangan yaitu limbah cair pencucian batu bara dari kotoran, limbah padat pemisahan batu bara dari kandungan mineral lain. Kemudian ada potensi pencemaran sewaktu proses di PTLU seperti timbulnya emisi udara hitam, munculnya abu terbang katanya.

Namun dengan menggunakan teknologi yang tepat semua efek ini dapat diminimalisir seperti yang sudah diterapkan di Jepang. Jepang sendiri memakai gas, batubara dan nuklir sebagai sumber energinya. Mereka bahkan sudah memanfaatkan abu terbang dari batubara untuk bahan baku campuran semen atau keramik. Malah batubara yang digunakan berada di bawah kualitas batubara Indonesia, ia melanjutkan.

Selain batu bara, Aceh juga memiliki sumber energi alternatif seperti memanfaatkan air atau populer disebut Hidro, yang sudah diterapkan di Gayo Lues, Aceh Tengah dan Bener Meriah. Potensi hidro sendiri mencapai 80% untuk diterapkan di Aceh, katanya kembali.

Alternatif lain bisa memakai sumber energi dari angin terutama bagi daerah yang dekat dengan pantai, gelombang atau pasang surut ataupun biomassa.

Pekan lalu, PT PLN (Persero) menandatangani kontrak EPC (Engineering Procurement Construction) atau kontrak pembangunan konstruksi PLTU di Nagan Raya, dengan kapasitas 2x100 MW. Pemenang kontrak pembangunan adalah Sinohydro Corporation, dengan nilai kontrak sebesar Rp795 miliar dan US$161 (Rp1,481 triliun).

Operasionalisasi untuk PLTU Nagan Raya, unit satu diharapkan efektif 24 bulan dari tanggal kontrak, sedangkan unit dua efektif 26 bulan setelah tanggal kontrak.

Dengan dibangunnya PLTU Nagan Raya pada akhir 2010 nanti, akan terjadi penghematan BBM sebesar 578 juta liter per tahun atau setara dengan penggunaan batu bara sekitar 1,2 juta ton per tahun. Sehingga diperoleh penghematan sekitar Rp3,6 triliun.

Masalahnya, PLN mencemaskan suplai batubara atas rencana pembangunan PLTU 10.000 MW seluruh Indonesia, termasuk 2 x 100 MW di Nagan Raya itu. Soalnya sampai sejauh ini belum ada kepastian siapa yang akan memasok batubara PLTU tersebut. Sejumlah investor memang sudah melakukan investasi batubara, akan tetapi sampai sejauh ini belum ada kepastian apakah mereka nantinya mampu memasok kebutuhan PLTU tersebut atau tidak. Sejumlah perusahaan pertambangan batubara di Aceh ditengarai sudah membangun kontrak dengan PLTU sejenis di luar negeri. Di sisi lain, PLN sendiri belum mendapatkan izin pemerintah untuk melakukan bisnis batubara

Read More......

Hentikan Liberalisasi Laut dan Pesisir

Lembaga adat Indonesia menuntut pemerintah untuk menghentikan privatisasi, monopoli, dan liberalisasi sumber daya kelautan dan pesisir. Selain itu, mereka juga menuntut pemerintah Indonesia memprioritaskan kepentingan lembaga hukum adat di atas kepentingan investor dan lembaga konservasi internasional, melalui Forum Komunikasi Lembaga Adat.

Dua tuntutan itu merupakan bagian dari pernyataan Lombok yang dibuat oleh 32 lembaga social masyarakat yang konsen di bidang kelautan dan perikanan sejak 2 hingga 5 Agustus lalu di Lombok Nusa Tenggara Barat. “Untuk itu kami mendorong lahirnya pengakuan konstitutif terhadap kewenangan lembaga hukum adat dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pernyataan Lombok,” ungkap Ketua Tim Perumus pernyataan Lombok Dedy Ramanta didampingi sekretarisnya M Adli Abdullah melalui siaran persnya, Kamis (6/8).

Dedy menambahkan, tuntutan penghentian privatisasi sumber daya kelautan dan pesisir bukan tak beralasan. Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP-PPK), khususnya aturan terkait Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3), Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 5 Tahun 2008 yang telah direvisi menjadi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 12 Tahun 2009 tentang Perikanan Tangkap, khususnya aturan terkait Kluster Perikanan tidak mengedepankan hak konstitusional masyarakat hukum adat yang selaras dengan prinsip-prinsip universal yang dijamin dalam UUD 1945 dan HAM.

Oleh karena itu sambung Adli, negara perlu menjamin keberadaan lembaga hukum adat melalui pengakuan politik. Bila itu bisa dilaksanakan, orientasi paradigma ekonomi tidak saja akan bertumpu pada pengejaran pertumbuhan ekonomi, namun juga mengedepankan prinsip keadilan social dan keberlanjutan lingkungan hidup. Pasalnya lembaga hukum adat memegang peranan penting dalam mengawal proses konservasi sumber daya kelautan dan perikanan untuk mencegah konflik antar komponen masyarakat. “Bila yang dibangun hanya paradigma ekonomi, maka lingkungan kelautan dan pesisir akan terancam. Maka oleh karena itu, Negara harus mengakuinya melalui pengakuan politik sehingga lembaga hukum adat dapat mengawal praktek konservasi sumber daya kelautan dan perikanan,” jelasnya.

Kegiatan ini diikuti oleh puluhan lembaga adat, intelektual serta lembaga internasional dari luar negeri.

Read More......

Mercury Gunong Ujeun Beredar Tanpa Pengawasan

Semenjak ditemukannya bijih emas di pegunungan Gunong Ujeun kabupaten Aceh Jaya pada penghujung tahun 2008, mercury yang merupakan bahan kimia yang termasuk dalam katagori Bahan Beracun Berbahaya (B3) beredar bebas tanpa adanya pengawasan dari pemerintah setempat.

Mercury atau sering disebut dengan air raksa tersebut beredar bebas dikalangan penambang dan pengolah bijih besi yang dilaksanakan secara tradisional di daerah tersebut.

Padahal dalam aturannya bahan kimia tersebut tidak bisa beredar secara bebas tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang dan aparat kepolisian.

Informasi yang diterima The Globe Journal dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh, Kamis (30/7) menyebutkan, saat ini mercury bisa beredar bebas di Aceh Jaya dan dimanfaatkan oleh pengolah bijih emas.

“Informasi yang kita terima mercury tersebut dijual secara illegal tanpa adanya izin dan pengawasan resmi dari pemerintah setempat atau dari aparat penegak hukum,” ungkap salah seorang staf Walhi Aceh, Oki Kurniawan kepada The Globe Journal.

Menurut Oki yang turun langsung ke lapangan, Walhi Aceh juga sempat mempertanyakan hal tersebut kepadaKapolres Aceh Jaya, “Namun dalam pernyataan Kapolres Aceh Jaya menyebutkan, belum ada ketentuan yang mengatur tentang masalah tersebut sehingga tidak bisa diambil tindakan,” sebut Oki mengutip pernyataan Kapolres Aceh Jaya.

Padahal sebut Oki, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 1999 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1999 tentang pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) pada pasal tiga disebutkan, setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 dilarang membuang limbah B3 yang dihasilkannya secara langsung ke dalam media lingkungan hidup, tanpa pengolahan terlebih dahulu.

“Pada pasal empat disebutkan, setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3 dilarang melakukan pengenceran untuk maksud menurunkan konsentrasi zat racun dan bahaya limbah B3,” ungkap Oki.

Oki menambahkan, pada Pasal 34 ayat (1) dan (20) dipaparkan, Pengolahan limbah B3 dapat dilakukan dengan cara thermal, stabilisasi dan solidifikasi, secara fisika, kimia, biologi atau cara lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi.

Pemilihan lokasi untuk pengolahan limbah B3 harus memenuhi ketentuan, bebas dari banjir, tidak rawan bencana dan bukan kawasan lindung.

“Ini merupakan landasan hukum jika memang Polres Aceh Jaya dan pemerintah setempat ingin mengambil tindakan terhadap peredaran Mercury di Aceh Jaya,” jelas Oki.

Pembuangan limbah ini dilakukan di hulu utama sungai Krueng Sabee ini berada di kawasan pegunungan perbatasan kecamatan Krueng Sabee, Aceh Jaya dengan kecamatan Tangse, Pidie. Sungai tersebut merupakan aliran utama dari tiga anak sungai di daerah hulu yaitu, Krueng Teungoh, Krueng Gapuy, dan Krueng Kusi.

Sebelum bermuara ke Samudera Hindia, aliran sungai Krueng Sabee melintasi sejumlah desa diantaranya, Geunie, Padang, Panggong, Alue Sape, Gabuh, Buntha, Ranto Panjang, Lingkang, Blang Phong, Kulambeude, Gunung Setui, Gunung Kruet, Mon Mata hingga Keude Krueng Sabee.

Seperti biasanya, masyarakat yang berdomisili di Daerah Aliran Sungai (DAS) menggunakan airnya untuk kebutuhan pokok rumah tangga. Begitu pula di Krueng Sabee, masyarakat memanfaatkan air setidaknya untuk mandi dan mencuci.

Kini sungai tersebut tercemar oleh logam berat mercury dengan kode kimiawi Hg. Pencemaran bahan kimia yang sering disebut air raksa ini disebabkan oleh pembuangan limbah kilang pengolahan bijih emas milik masyarakat setempat.

Banyaknya aktivitas pengolahan bijih emas akibat adanya penambangan emas secara masif oleh ribuan masyarakat berbagai penjuru di Gunung Ujeun yang berada di kecamatan Krueng Sabe atau berjarak sekitar 15 – 20 kilometer dari Keude Krueng Sabee.

Sementara itu, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias serta American Red Cross telah membangun fasilitas air bersih, Water Treatment Plant (WTP) di Desa Ranto Panjang. Salah satu tujuannya, memanfaatkan air sungai tersebut untuk dijadikan sumber air bersih bagi masyarakat Calang.

Saat ini, pihak Badan Layanan Umum Daerah Sistem Pengolahan Air Minum Tirta Mon Mata Kota Calang, selaku pengelola WTP telah mengoneksi pipa air ke 1.500 pelanggan.

Pengalaman Tragedi Minamata
Sebenarnya, ada kasus pencemaran mercury yang gaungnya sangat menghentak. Kasus ini disebut tragedi Minamata. Imbas dari industrialisasi di Jepang, membuat Teluk Minamata menjadi bak sampah raksasa.

Logam berat mencemari teluk cantik itu, termasuk di dalamnya tercemar pula oleh Methyl Mercury. Tak kurang, penduduk dari dua wilayah di pesisir Minamata, yaitu provinsi Kumamoto dan Kagoshima menjadi korban mercury.

Di Minamata, mercury terdeteksi sejak tahun 1956. Mercury Minamata ini merupakan limbah dari industri kimia Chisso Co Ltd. Meski telah terdeteksi, pihak perusahaan dan pemerintah Jepang saat itu seolah tutup mata.

Pada tahun 1968 penduduk di sekitar Minamata mengalami penyakit aneh, rata-rata dari mereka mengalami gejala sama yang khas, yaitu rusaknya sistem saraf, termasuk saraf otak. Rusaknya saraf otak ini menimbulkan gejala mati rasa (baal), ketidakseimbangan gerak pada tangan dan kaki, kelelahan, kuping berdenging, penglihatan menyempit, ketulian pendengaran, sulit bicara dan bergerak.

Setelah dilakukan penelitian ternya hal ini disebabkan konsumsi ikan dan kerang dalam jumlah besar oleh para penduduk di sekeliling Minamata. Diyakini, ikan dan kerang itu sudah tercemar methyl mercury, akibatnya dirasakan 10 tahun kemudian. Sekitar 17.000 lebih penduduk seputar Minamata mengalami keracunan.

Dari 2.262 penderita keracunan yang terdaftar di arsip pemerintah Jepang, 1.246 telah meninggal dunia.. Pemerintah Jepang sendiri mengklaim bahwa jumlah penderita keracunan mercury ini sebanyak 12.615 orang. Itulah hebatnya mercury.

Itu pun belum selesai. Generasi muda Minamata, ternyata mendapat malapetaka juga, dimana bayi-bayi yang lahir di era tersebut rata-rata mengalami penurunan intelegensia, cacat fisik, atau mutasi genetik.

Penyakit-penyakit lain yang juga ada kaitannya dengan mercury ini adalah penyakit kanker, ginjal dan hati.

source : www.theglobejournal.com

Read More......