Siswi SLDP Digagahi Pengurus Yayasan Bukesra, Satu Tersangka Diamankan

Banda Aceh | Harian Aceh - Siswi Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Yayasan Bukesra dilaporkan digagahi pengurus yayasan tersebut. Disinyalir, pelecehan seksual itu sudah berlangsung lama dan memakan banyak korban. Namun, hingga kini polisi baru mengamankan satu tersangka.

Para pengurus yayasan yang berada di bawah koordinasi Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh ini seharusnya bertugas mendidik dan menjaga para siswa cacat. Namun, kenyataannya mereka terlibat pelecehan seksual terhadap para siswi yang berkemampuan terbatas itu

Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Aceh, Anwar Yusuf Ajad mengatakan terbongkarnya kasus itu atas pengaduan sejumlah guru di yayasan tersebut kepada pihaknya. Para guru juga telah melaporkan kasus itu ke Poltabes Banda Aceh pada 24 Juli lalu.

“Atas pelaporan guru ini, salah seorang tersangka bernama Zakaria, 40, telah ditangkap polisi. Pria yang selama ini bertugas mengantar jemput ketua yayasan itu dituduh memperkosa seorang siswi SDLB asal Pidie,” paparnya, Senin (3/8).

Menurut pengakuan para guru, lanjut Anwar, pemerkosaan yang dilakukan tersangka Zakaria itu terjadi pada 21 Juli lalu pukul 15.00 WIB, di Asrama Putri Bukesra di Desa Jurong Pejera, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar. “Perbuatan tersangka Zakaria itu disinyalir atas sepengetahuan Ketua Yayasan Bukesra, Zainuddin, serta diketahui ibu ketua asrama putri,” sebutnya.

Anwar menyebutkan, saat ini korban yang sudah diambil oleh keluarganya berada di bawah pengawasan KPAID. “Kami minta polisi mengusut tuntas kasus ini, termasuk adanya indikasi lain berupa dugaan pelecehan seksual terhadap anak cacat lainnya di SDLB itu,” tandasnya.

Sementara Kapoltabes Banda Aceh Kombes Pol Syamsul Bahri melalui Kepala Unit Pengaduan Perempuan dan Anak (PPA) Aiptu Firman mengatakan kasus pelecehan seksual tersebut sudah ditangani pihaknya.

“Sejauh ini baru satu tersangka yang kami tahan, yaitu Zakaria. Dia kita jerat pasal 80 UU No.23/2002 tentang perlindungan anak. Kami juga akan terus menyelidiki kasus ini hingga selesai. Tidak tertutup kemungkinan adanya penambahan tersangka,” paparnya.

Sudah Berlangsung Lama

Salah seorang penyandang cacat yang juga alumni yayasan Bukesra, Hanafiah, 41, menyatakan perlakuan itu sudah belangsung lama di yayasan tersebut. “Ini sudah berlangsung sejak lama, bahkan sejak ketua yayasan sebelumnya yang kini sudah meninggal dunia,” ujar Hanafiah yang kini tinggal di Lambhuk, Banda Aceh.

Disebutkannya, siswi di sana sering dilecehkan secara seksual dan dianiaya oleh Zainuddin. “Semasa saya saja sudah banyak korbannya, dan saya siap jadi saksi jika diminta pihak berwajib,” tandasnya

Read More......

Film Black Road William Nessen Diputar di Banda Aceh

Komunitas Aceh Movie Maker (AMM) bekerjasama dengan Sharkeye Organizer dan Bang Lah Cantinos, merencanakan memutar film dokumenter Black Road karya William 'Abu Billy' Nessen. Rencananya film akan diputar di Teater Terbuka Jurnalis yang berlokasi di pelataran parkir kantor LKBN ANTARA, Biro Banda Aceh, 2 Februari 2008 pukul 20:00 WIB. Selain Black Road, AMM juga akan memutar sejumlah film dokumenter karya anggota Aceh Movie Maker lainnya.

Seorang panitia, DJ Reza, Sabtu (26/1) malam, mengatakan, pihaknya akan mengupayakan agar William Nessen dapat menghadiri pemutaran filmnya sekaligus melakukan tukar pikiran dengan para anggota AMM mengenai film dokumenter.

Hal itu dibenarkan Tarmizy Harva (Sharkeye) dan Hotli Simanjuntak (AMM) yang menjumpai Abu Billy di suatu tempat di Banda Aceh, Sabtu. "Dia berjanji kepada kami akan berusaha hadir dan telah memasukkan kegiatan ini dalam agenda dia", kata Harva.

Harva juga mengharapkan kepada peminat film dan insan perfilman Aceh yang ingin menyaksikan dan ikut serta dalam kegiatan ini, silahkan datang ke lokasi. "Tapi mohon maaf, lokasinya ala kadar, tidak seperti teater 21. Ha.. Ha...," kata Harva sambil terbahak.

Read More......

Aceh Tidak Punya Alat Deteksi Flu Babi

Banda Aceh – Belum tersedianya Thermal Scanner (Pemindai suhu tubuh) untuk mendeteksi penyebaran virus H1N1 di Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) lagi-lagi dihadapkan dengan persoalan tiadanya anggaran. Begitu penuturan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Aceh dr TM Thaib M Kes di sela-sela wisuda mahasiswa STIKES U’Budiyah di Gedung BKOW Banda Aceh Sabtu (1/8).

Memang diakuinya, selama ini para penumpang dari luar negeri hanya diperiksa suhu tubuhnya secara manual dengan thermometer. Tentu hal itu sangat memprihatinkan mengingat Bandara SIM sebagai bandara internasional. Namun Thaib mengaku pihaknya tak bisa berbuat banyak. Pasalnya setelah beberapa kali mengajukan pengadaan Thermal Scanner yang bernilai Rp 1 miliar lebih, pihak Depkes RI berdalih tidak adanya anggaran. “Bukan kami tak peduli dengan tiadanya Thermal Scanner. Tapi beberapa kali barang itu diajukan, pihak Depkes mengaku tidak memiliki anggaran tersebut untuk Aceh,” jelasnya.

Anehnya, dia menyebutkan Thermal Scanner tidak begitu mendesak untuk diadakan di Aceh. Alasannya meski Bandara SIM berstatus internasional, namun para penumpang kedatangan luar negeri tidak langsung mendarat di SIM. Para penumpang yang berasal dari Aceh dengan kedatangan luar negeri seperti dari Malaysia dan Singapore duluan mendarat di Polonia Medan. “Jadi di sana mereka sudah melalui pemeriksaan Thermal Scanner. Jadi kalau pun pemeriksaan suhu tubuh di SIM hanya menggunakan Thermometer, saya kira itu tidak masalah lagi,” ungkapnya.

Pernyataan ini mendapat bantahan langsung dari Rinaldi salah satu penumpang Air Asia yang baru kembali dari Malaysia pada Rabu (29/7) lalu. Menurut Rinaldi yang ditemui pada acara yang sama, para penumpang asal Aceh yang baru lepas landas dari Malaysia, maupun Singapore langsung mendarat di SIM tanpa mendarat di Polonia Medan. Untuk itu, pemeriksaan yang dialaminya tidak pernah melalui Thermal Scanner yang jauh lebih efektif. “Untung saja para penumpang tidak terjangkit. Coba kalau ada, pasti pemerintah bakal kalang kabut karena pemeriksaan suhu tubuh masih mengunakan thermometer,” katanya khawatir.

Read More......

Siapa Berani Sidik BPKS?

HASIL audit coverage Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI pada realisasi anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) tahun 2006-2007, menemukan beberapa penyimpangan keuangan negara. Dari 44 kontrak senilai Rp73,572 miliar (sumber dana APBN, APBA, dan pendapatan lainnya) yang diaudit, BPK menemukan 14 penyimpangan yang merugikan keuangan negara senilai Rp23,817 miliar.

Sebelumnya, BPK juga menemukan kejanggalan-kejanggalan yang merugikan negara pada pelaksanaan pembangunan dermaga Sabang. Dalam proyek tersebut, BPK mensinyalir BPKS melakukan kelebihan bayar kepada perusahaan rekanan mencapai Rp2,7 miliar. Namun, menurut Sekretaris BPKS Abul Halim, pihaknya telah menarik kembali kelebihan bayar itu Rp657.040.263 dan sudah dikembalikan ke kas negara.

Sementara itu, Forum Anti Korupsi dan Transparansi Anggaran (FAKTA) juga menemukan sejumlah penyimpangan pada proyek-proyek BPKS. LSM Antikorupsi itu ikut mempertanyakan kebijakan rekrutmen dan penggajian sembilan asisten teknis dan sembilan staf ahli oleh Kepala BPKS sejak Tahun Anggaran (TA) 2007. Mereka menilai, rekrutmen tersebut cacat hukum, karena bertentangan dengan UU 37 Tahun 2000 dan Pergub 37 Tahun 2007. Belum lagi proses pembebasan tanah yang ditengarai sarat masalah.

Dari sekian kasus dugaan penyimpangan yang ditemukan itu, kini melahirkan pertanyaan besar yang terus mengganggu pikiran publik, mengapa tidak pernah ditindaklanjuti para pihak yang berkompeten? Apakah semua dugaan penyimpangan itu sebatas kelalaian administrasi ataukah ada unsur tindak pidana korupsi di sana?

Anggota Komisi C DPR Aceh, Surya Darma menilai, seharusnya yang paling bertanggung jawab terhadap penyimpangan di BPKS adalah Dewan Kawasan Sabang (DKS) yang diketuai Gubernur Aceh. Namun, anehnya, DKS terkesan tidak punya nyali untuk mengontrol setiap kegiatan di BPKS. Padahal pengawasan dari DKS terhadap BPKS telah diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 37/2000 tentang pengelolaan Kawasan Bebas Sabang. UU ini menugaskan DKS untuk memantau dan mengawasi kerja BPKS agar berjalan seperti yang diharapkan.

“Namun tindak lanjut ini dari tahun 2006 hingga sekarang tidak ada. Atas hal ini, timbul dua asumsi, yaitu DKS yang diketuai oleh Irwandi ‘terlalu harmonis’ dengan BPKS. Atau sebaliknya, DKS dengan BPKS tidak rukun sehingga tidak dapat bekerja sama. Akhirnya, BPKS bekerja tanpa pemantauan DKS,” jelas anggota dewan dari Fraksi PKS ini saat dimintai pendapatnya, beberapa hari lalu.

DKS Ompong?

Melihat cara kerja pengurus DKS selama ini, maka masyarakat pun mulai mempertanyakan keberadaan dewan tersebut. Apakah DKS sekedar pajangan? Buktinya, hingga kini belum terlihat menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang diamanahkan Undang-Undang Nomor 37/2000 tentang pengelolaan Kawasan Bebas Sabang.

Apalagi orang-orang yang duduk di Kepengurusan DKS selama ini terkesan sangat hati-hati dalam menyikapi berbagai dugaan penyimpangan di BPKS. Hal ini juga dialami tim Harian Aceh yang berkali-kali mencoba menanyakan persoalan itu kepada orang-orang di kesekretariatan DKS. Setiap kali disinggung masalah BPKS, mereka selalu mengaku tidak punya wewenang untuk berbicara terlalu jauh tentang lembaga yang diketuai Saiful Achmad itu. Bahkan terkesan, para pengurus DKS sedang menjalankan gerakan tutup mulut menyangkut persoalan di tubuh BPKS. Ada apa dengan mereka?

Memang, pada 14 Maret 2009, pengurus DKS mengadakan rapat dengan Tim Advisory BPKS. Rapat yang digelar berdasarkan surat dari Tim Advisory Nomor D2/TA-BPKS/2009 dan Undangan Gubernur Aceh Nomor 510/11423 itu melahirkan sembilan poin kesimpulan, yakni:

1. Sekretariat DKS harus dikepalai oleh seorang yang profesional.
2. Sekretariat DKS segera menyurati UNDP untuk memberikan hasil syudy mereka terhadap dua feasiability studies (USTDA) dan DPC).
3. Sekretariat DKS segera membuat surat keputusan baru tentang Tim Advisory yang sesuai dengan Pergub 37 tahun 2007.
4. Sekretariat DKS segera membuat SK untuk pelaksanaan perombakan seluruh manajemen BPKS sesuai dengan hasil rapat-rapat sebelumnya.
5. Sekretariat DKS segera membentuk Tim Audit Independen untuk melakukan forensic audit BPKS sampai 2009.
6. Seluruh surat yang menyangkut dengan BPKS harus masuk melalui sekretariat DKS.
7. Manajemen BPKS harus berdomisili di Kota Sabang dan semua kantor perwakilan di luar Sabang harus dibubarkan.
8. Selain tim advisory yang dibentuk oleh ketua DKS dalam keputusan ketua DKS nomor:193/056/2006, harus segera dibubarkan.
9. BPKS agar segera melaksanakan Pergub 37 tahun 2007 secara penuh.

Kesimpulan rapat tersebut ditandatangani Bukhari Daud (Anggota DKS) , Munawar Liza Zainal (Anggota DKS), T. Said Mustafa (Wakil Kepala Sekretariat DKS), A. Hamid Zein ( Sekretaris Sekretariat DKS), Ibrahim Abdullah (Ketua Tim Advisory), Said umar Husein (Anggota Tim Advisory), Jasman J Ma’aruf (Anggota Tim Advisory), Jamaluddin Ahmad (Anggota Tim Advisory), dan Asyiek Ali (Anggota Tim Advisory).

Namun, boleh jadi, kesimpulan rapat itu hanya sebagai bundel administrasi DKS. Sejauh mana realisasinya pun tak jelas. Buktinya, sampai sekarang beberapa poin dari kesimpulan itu secara kasat mata belum ditindaklanjuti.

Sebagai contoh, DKS belum pernah menginformasikan ke publik tentang pembentukan Tim Audit Independen untuk melakukan forensic audit BPKS sampai 2009. Sejatinya, guna mencermati apakah telah terjadi penyimpangan atau tidak dalam penggunaan anggaran BPKS selama ini, memang harus dilakukan audit secara menyeluruh. Apalagi, sejauh ini masyarakat belum pernah mendengar adanya pertanggungjawaban seputar kucuran anggaran yang dikelola BPKS.

Kemudian, hingga kini BPKS masih berkantor di Banda Aceh, sementara hasil rapat tersebut merekomendasikan Manajemen BPKS harus berdomisili di Kota Sabang dan semua kantor perwakilan di luar Sabang harus dibubarkan. Dengan demikian, keputusan rapat itu memang tidak ada tindak lanjut sama sekali. Kalau pun ada, sebatas menjadi kertas pembungkus cabe atau ikan asin di pasar-pasar tradisional.

DPRA Mengelak

Semula Wakil Ketua DPRA Tgk H Raihan Iskandar Lc sempat menyatakan pihaknya mengirimkan tim investivigasi pengadaan tanah ke Sabang. Tim itu, kata dia, ditugaskan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat tentang dugaan penyimpangan pada proses pembebasan tanah warga oleh BPKS.

“Anggaran BPKS yang setiap tahun naik 100 persen dengan nilai ratusan miliar rupiah hanya dijadikan untuk program jual beli tanah masyarakat. Karenanya, kami mengirimkan tim investivigasi ke Sabang,” ujar Tgk H Raihan Iskandar Lc, sebagaimana diberitakan Harian Aceh edisi Sabtu (4/7).

Menurut dia, selama enam bulan terakhir pihak DPRA banyak mendapat laporan dari masyarakat tentang proses pengadaan tanah oleh BPKS yang dilakukan di luar prosedur. “Berdasarkan laporan yang kami terima, BPKS juga sering tidak melibatkan Pemko Sabang dalam pengadaan tanah yang dibeli dengan uang negara dari APBN maupun APBA,” lanjutnya.

Alasan lain DPRA mengirimkan tim tersebut, kata dia, karena dewan juga mendapat laporan hasil pemeriksaan BPK bahwa pengadaan tanah yang dilakukan BPKS secara luar biasa. “Luar biasa ini dimaksudkan, selama hampir tiga tahun terakhir, ringkasan anggaran BPKS tidak lebih hanya program pengadaan tanah untuk investasi. Tanah masyarakat yang dibeli pun secara aneh dan di luar prosedur,” jelas Raihan, tanpa mau merincikan maksud aneh tersebut.

Akan tetapi, ketika dikonfirmasi ulang dua hari kemudian, Raihan menyatakan pihaknya baru sebatas mewacanakan pengiriman tim. Tim tersebut juga tidak jadi dikirimkan dengan alasan bahwa masalah pembebasan tanah merupakan wewenang DPR RI karena anggaran yang digunakan BPKS bersumber dari APBN.

Alasan tersebut tentunya tak masuk akal. Karena, dalam pengadaan tanah, pengadaan mobil dan kendaraan roda dua untuk pimpinan dan karyawan atau pengeluaran lain untuk pengadaan aset tidak bergerak, BPKS juga mendapatkan kucuran dana yang bersumber dari APBA. Maka, DPRA juga berhak melakukan chek and richek atau pengawasan terhadap proyek dan program kerja BPKS.

Selain itu, kalaupun yang digunakan adalah dana APBN, DPRA juga berhak merespon setiap laporan masyarakat tentang dugaan penyimpangan. Apalagi persoalan itu berimbas langsung pada masyarakat di daerah ini. Paling tidak, pihak DPRA dapat mengetahui persoalan yang sebenarnya dan mengumumkannya ke publik. Sehingga, tidak menimbulkan fitnah di masyarakat dan tidak ada pihak yang dirugikan oleh dugaan-dugaan penyimpangan yang terus dipertanyakan publik itu. Atau jangan-jangan dugaan penyimpangan di BPKS memang dilatarbelakangi oleh penyimpangan struktural yang terorganisir?

Kalau memang demikian, tentunya sangatlah berbahaya. Bila pejabat eksekutif, legislatif, dan yudikatif sudah tidak peduli dengan laporan-laporan masyarakat, lalu di mana lagi ruang publik untuk mengadukan permasalahan yang terjadi di depan mata mereka?

Karenanya, untuk mengungkap berbagai dugaan penyimpangan di BPKS sebagaimana temuan BPK dan FAKTA, rasanya sangat diperlukan tindakan pro-aktif dari aparat penyidik. Pola penegakan hukum kekinian tidak bisa dilakukan dengan cara-cara konvensional melalui sistem pencet tombol, melainkan membutuhkan suatu tipe penegakan hukum yang penuh greget. Maka, faktor keberanian pun menjadi penting. Tapi, siapa berani sidik BPKS? Jawaban itulah yang kini dinantikan publik.(tim)

T Syaiful Achmad: Kami Bekerja Sesuai Aturan

Menyikapi berbagai temuan Forum Anti Korupsi dan Transparansi Anggaran (FAKTA), Kepala BPKS T Syaiful Achmad menyatakan pihaknya sudah bekerja sesuai aturan. Untuk rekrutmen beberapa staf ahli di BPKS, kata dia, dilakukan sesuai petunjuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Staf ahli tersebut merupakan pegawai non-struktural dengan masa kerja sementara sehingga pengangkatannya menjadi wewenang penuh kuasa anggaran BPKS.

“Jadi, rekrutmen staf non-struktural ini tidak perlu dilaporkan ke Dewan Komisi Sabang (DKS), dan sudah diatur dalam DIPA. Rekrutmen ini cukup kebijakan saya sebagai kuasa pengguna anggaran,” kata Syaiful kepada Harian Aceh, Rabu (9/7) lalu.

Syaiful menjelaskan, perekrutan staf tersebut guna membantu tugas BPKS dalam menyukseskan program pengembangan Sabang. Kepada staf tersebut, kata Saiful, juga tidak mewajibkan berkantor di BPKS dan membuat laporan kerja.

Syaiful menyayangkan sikap FAKTA yang terlalu cepat melaporkan ke media tentang indikasi yang mereka temukan. “Sementara hingga kini mereka tidak pernah mengecek ke kami tentang kebenaran penyimpangan yang mereka temukan tersebut. Mereka hanya berkoar-koar di media berdasarkan data-data tidak jelas,” tandasnya.

Menyangkut dana kelebihan pembayaran kepada dua kontraktor pelaksana Pembangunan Dermaga Bongkar dan Dermaga Pelabuhan Sabang, sebelumnya Sekretaris BPKS Abdul Halim menyatakan pihaknya telah menarik kembali sebagian dana kelebihan pembayaran tersebut.

“Dari PT Nindya Sejati kami tarik kembali Rp657.040.263,“ ujar Abul Halim, yang dikonfirmasi Harian Aceh, beberapa waktu lalu. Menurutnya, pengembalian uang negara dari PT Nadya Sejati itu dilunasi pada 26 April 2009 yang disetorkan ke rekening perbendaharaan Negara KPPN Banda Aceh dengan nomor rekening 2020114 di PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Aceh, tertanggal 28 April 2009.

Namun, dari Rp2,7 miliar kelebihan pembayaran atas pembangunan dermaga tersebut, pihak PT. Andesmont Sakti belum mengembalikan baja profil H senilai Rp1.440.000.000 sebagaimana yang disebutkan dalam audit BPK tidak ditemukan di lapangan. “Untuk pengembalian keuangan BPKS dari PT Andesmont itu sedikit mengalami kendala. Karena, baja profil H senilai Rp 1.440.000.000 yang menurut BPK tidak ditemukan di lapangan telah dikembalikan oleh pihak rekanan ke BPKS,” sebut Abdul Halim saat itu.

Sementara pihak BPK, lanjut dia, menganggap baja profil H itu tidak dapat diterima sebagai pengembalian keuangan negara karena saat dilakukan audit barang berharga miliaran itu tidak ada di lapangan.

Meski begitu, menurut Kepala BPKS Saiful Ahmad yang dikonfirmasi ulang, pihak Andesmont akan segera melunasi kelebihan pembayaran itu sesuai audit BPK RI Rp2.069.946.100. “Jadi, persoalan itu kami anggap selesai,” katanya.(tim)

Read More......

World Bank: Korupsi Bukan Hambatan Utama Investasi

Dalam laporan kajian terbarunya tentang Diagnosis Pertumbuhan Aceh, World Bank menyatakan korupsi bukanlah hambatan utama dalam investasi.

Sedangkan yang menjadi hambatan utama adalah sektor listrik, keamanan dan pungutan liar serta pertumbuhan ekonomi yang merata.

Fakta ini disampaikan dalam acara presentasi Diagnosa Pertumbuhan Ekonomi, Rabu (29/7) di Banda Aceh. Diagnosa ini merupakan hasil penelitian World Bank terhadap pelaku ekonomi di Aceh.

Analis ekonomi World Bank, Enrique Blanco mengatakan analisa pada tingkat perusahaan menunjukkan bahwa biaya transaksi (pajak legal dan pungli) berhubungan erat dengan kinerja perusahaan.

“Sedangkan korupsi tidak terlalu berpengaruh dalam konteks investasi dan pertumbuhan,” ujarnya.

Identifikasi hambatan-hambatan yang dilakukan World Bank menunjukan yang menjadi hambatan utama adalah sektor kelistrikan, keamanan dan pungutan liar serta pertumbuhan ekonomi yang merata, jelas Enrique.

Untuk sektor listrik perlu ditinjau kembali strategi harga kelistrikan. Sehingga menarik minat investor energi untuk masuk Aceh,” ujarnya. Selain itu perlu menjaga pasokan listrik dari sistem koneksi Sumatera.

Hambatan sektor keamanan dan pungutan liar dapat direduksi dengan peningkatan kapasitas polisi dan lembaga penegakan hukum. “Perhatian secara khusus daerah konflik penting,” katanya.

Untuk menjaga pertumbuhan ekonomi merata Enrique menjelaskan pertanian dapat dijadikan sebagai sektor andalan sehingga harus memiliki penunjang yang layak.

“Irigasi, akses pasar pertanian, akses permodalan dan keterampilan khusus sangat membantu meningkatkan sektor ini,” tukasnya.

Kajian Diagnosis Pertumbuhan Ekonomi di Aceh merupakan hal yang pertama kali dilakukan World Bank di dunia untuk tingkat provinsi.

“Ini akan terus kita lanjuti dengan replikasi melalui laporan-laporan lainnya,” jelas Enrique Blanco Armas.

Source : www.theglobejournal.com

Read More......

Belum Ada Lampu Hijau Penerapan Visa on Arrival

Sampai hari ini belum ada lampu hijau penerapan Visa on Arrival (VOA) di Aceh walau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menyetujuinya. Aceh telah siap dengan infrastrukturnya untuk VOA dan Tim Imigrasi pusat pun telah melakukan kunjungan untuk mengecek segala sarana yang dibutuhkan.

Hal ini dikatakan oleh kepala kantor Imigrasi Banda Aceh Nasrul Ngabdimasa SH, Kamis (30/7) dihadapan peserta rapat gabungan Pemerintah-Swasta di Banda Aceh.

Pernyataan ini disampaikan untuk menjawab pertanyaan berbagai pihak terutama pelaku bisnis bidang pariwisata tentang kapan VOA berlaku untuk Aceh.

Permintaan adanya VOA terus bergulir sejak adanya penerbangan langsung dari luar negeri ke Aceh. Presiden SBY telah memberikan persetujuan secara lisan yang disampaikan dalam pidatonya di Banda Aceh pada tanggal 23 Februari 2009 lalu.

"Tim Imigrasi pusat pun telah datang ke Aceh untuk meninjau kesiapan Bandara Sultan Iskandarmuda dan pihak BNI 46," kata Nasrul Ngabdimasa. BNI 46 merupakan bank yang ditunjuk untuk pembayaran VOA di bandara.

"Tapi sampai sekarang belum ada lampu hijau dari pusat," katanya. Jika sudah ada lampu hijau maka pihak imigrasi tinggal menyiapkan perangkat komputer dan perbankan pun akan menempatkan stafnya di bandara.

Dalam pertemuan yang diikuti oleh instansi pemerintah dan pengusaha itu, peserta sepakat untuk membentuk tim untuk mengawal VOA sehingga tahu di mana hambatannya.

Source : www.theglobejournal.com

Read More......

Mercury Gunong Ujeun Beredar Tanpa Pengawasan

Semenjak ditemukannya bijih emas di pegunungan Gunong Ujeun kabupaten Aceh Jaya pada penghujung tahun 2008, mercury yang merupakan bahan kimia yang termasuk dalam katagori Bahan Beracun Berbahaya (B3) beredar bebas tanpa adanya pengawasan dari pemerintah setempat.

Mercury atau sering disebut dengan air raksa tersebut beredar bebas dikalangan penambang dan pengolah bijih besi yang dilaksanakan secara tradisional di daerah tersebut.

Padahal dalam aturannya bahan kimia tersebut tidak bisa beredar secara bebas tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang dan aparat kepolisian.

Informasi yang diterima The Globe Journal dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh, Kamis (30/7) menyebutkan, saat ini mercury bisa beredar bebas di Aceh Jaya dan dimanfaatkan oleh pengolah bijih emas.

“Informasi yang kita terima mercury tersebut dijual secara illegal tanpa adanya izin dan pengawasan resmi dari pemerintah setempat atau dari aparat penegak hukum,” ungkap salah seorang staf Walhi Aceh, Oki Kurniawan kepada The Globe Journal.

Menurut Oki yang turun langsung ke lapangan, Walhi Aceh juga sempat mempertanyakan hal tersebut kepadaKapolres Aceh Jaya, “Namun dalam pernyataan Kapolres Aceh Jaya menyebutkan, belum ada ketentuan yang mengatur tentang masalah tersebut sehingga tidak bisa diambil tindakan,” sebut Oki mengutip pernyataan Kapolres Aceh Jaya.

Padahal sebut Oki, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 1999 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1999 tentang pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) pada pasal tiga disebutkan, setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 dilarang membuang limbah B3 yang dihasilkannya secara langsung ke dalam media lingkungan hidup, tanpa pengolahan terlebih dahulu.

“Pada pasal empat disebutkan, setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3 dilarang melakukan pengenceran untuk maksud menurunkan konsentrasi zat racun dan bahaya limbah B3,” ungkap Oki.

Oki menambahkan, pada Pasal 34 ayat (1) dan (20) dipaparkan, Pengolahan limbah B3 dapat dilakukan dengan cara thermal, stabilisasi dan solidifikasi, secara fisika, kimia, biologi atau cara lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi.

Pemilihan lokasi untuk pengolahan limbah B3 harus memenuhi ketentuan, bebas dari banjir, tidak rawan bencana dan bukan kawasan lindung.

“Ini merupakan landasan hukum jika memang Polres Aceh Jaya dan pemerintah setempat ingin mengambil tindakan terhadap peredaran Mercury di Aceh Jaya,” jelas Oki.

Pembuangan limbah ini dilakukan di hulu utama sungai Krueng Sabee ini berada di kawasan pegunungan perbatasan kecamatan Krueng Sabee, Aceh Jaya dengan kecamatan Tangse, Pidie. Sungai tersebut merupakan aliran utama dari tiga anak sungai di daerah hulu yaitu, Krueng Teungoh, Krueng Gapuy, dan Krueng Kusi.

Sebelum bermuara ke Samudera Hindia, aliran sungai Krueng Sabee melintasi sejumlah desa diantaranya, Geunie, Padang, Panggong, Alue Sape, Gabuh, Buntha, Ranto Panjang, Lingkang, Blang Phong, Kulambeude, Gunung Setui, Gunung Kruet, Mon Mata hingga Keude Krueng Sabee.

Seperti biasanya, masyarakat yang berdomisili di Daerah Aliran Sungai (DAS) menggunakan airnya untuk kebutuhan pokok rumah tangga. Begitu pula di Krueng Sabee, masyarakat memanfaatkan air setidaknya untuk mandi dan mencuci.

Kini sungai tersebut tercemar oleh logam berat mercury dengan kode kimiawi Hg. Pencemaran bahan kimia yang sering disebut air raksa ini disebabkan oleh pembuangan limbah kilang pengolahan bijih emas milik masyarakat setempat.

Banyaknya aktivitas pengolahan bijih emas akibat adanya penambangan emas secara masif oleh ribuan masyarakat berbagai penjuru di Gunung Ujeun yang berada di kecamatan Krueng Sabe atau berjarak sekitar 15 – 20 kilometer dari Keude Krueng Sabee.

Sementara itu, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias serta American Red Cross telah membangun fasilitas air bersih, Water Treatment Plant (WTP) di Desa Ranto Panjang. Salah satu tujuannya, memanfaatkan air sungai tersebut untuk dijadikan sumber air bersih bagi masyarakat Calang.

Saat ini, pihak Badan Layanan Umum Daerah Sistem Pengolahan Air Minum Tirta Mon Mata Kota Calang, selaku pengelola WTP telah mengoneksi pipa air ke 1.500 pelanggan.

Pengalaman Tragedi Minamata
Sebenarnya, ada kasus pencemaran mercury yang gaungnya sangat menghentak. Kasus ini disebut tragedi Minamata. Imbas dari industrialisasi di Jepang, membuat Teluk Minamata menjadi bak sampah raksasa.

Logam berat mencemari teluk cantik itu, termasuk di dalamnya tercemar pula oleh Methyl Mercury. Tak kurang, penduduk dari dua wilayah di pesisir Minamata, yaitu provinsi Kumamoto dan Kagoshima menjadi korban mercury.

Di Minamata, mercury terdeteksi sejak tahun 1956. Mercury Minamata ini merupakan limbah dari industri kimia Chisso Co Ltd. Meski telah terdeteksi, pihak perusahaan dan pemerintah Jepang saat itu seolah tutup mata.

Pada tahun 1968 penduduk di sekitar Minamata mengalami penyakit aneh, rata-rata dari mereka mengalami gejala sama yang khas, yaitu rusaknya sistem saraf, termasuk saraf otak. Rusaknya saraf otak ini menimbulkan gejala mati rasa (baal), ketidakseimbangan gerak pada tangan dan kaki, kelelahan, kuping berdenging, penglihatan menyempit, ketulian pendengaran, sulit bicara dan bergerak.

Setelah dilakukan penelitian ternya hal ini disebabkan konsumsi ikan dan kerang dalam jumlah besar oleh para penduduk di sekeliling Minamata. Diyakini, ikan dan kerang itu sudah tercemar methyl mercury, akibatnya dirasakan 10 tahun kemudian. Sekitar 17.000 lebih penduduk seputar Minamata mengalami keracunan.

Dari 2.262 penderita keracunan yang terdaftar di arsip pemerintah Jepang, 1.246 telah meninggal dunia.. Pemerintah Jepang sendiri mengklaim bahwa jumlah penderita keracunan mercury ini sebanyak 12.615 orang. Itulah hebatnya mercury.

Itu pun belum selesai. Generasi muda Minamata, ternyata mendapat malapetaka juga, dimana bayi-bayi yang lahir di era tersebut rata-rata mengalami penurunan intelegensia, cacat fisik, atau mutasi genetik.

Penyakit-penyakit lain yang juga ada kaitannya dengan mercury ini adalah penyakit kanker, ginjal dan hati.

source : www.theglobejournal.com

Read More......