Meraih Toga di Glee Gapui

Universitas Jabal Ghafur (Unigha) yang terletak pas di atas bukit Glee Gapui Kecamatan Lala Pidie sudah lama berkecimpung dalam dunia pendidikan. Kampus ini dirintis oleh Nurdin Abdurrahman (alm) mantan bupati Pidie.

Sebagai salah satunya universitas yang dibangun pada tahun 1980-an, menyimpan harapan yang belum parnah terwujud bagi masyarakat sampai sekarang yaitu bisa menjadi panutan bagi universitas lain yang ada di Aceh, Catatan The Globe Journal, Universitas ini berdiri berkat kerjasama masyarakat Pidie dengan pemerintahan Nurdin yang bahu membahu membangun semua fasilias diatas bukit tersebut.

Jabal Ghafur berasal dari bahasa Arab yang artinya "jalan di atas bukit" persis sangat identik dengan lokasi yang didirikan sebagai pusat pelaksanaan pengajaran, lokasi yang sangat nyaman yang jauh dari keramain membuat kampus ini semakin betah bagi para pengunjung yang sempat melewewati perbukitan tersebut, meski kemewahan gedung yang dulu berdiri tegak yang kini telah rapuh di luluh konflik, ternyata masih menyimpan keindahan.

Beberapa waktu lalu, diadakan pertemuan anatara ketua yayasan dengan mahasiswa di Gedung Lee Guna Glee Gapu membahas permasalahan yang selama ini sering terganjal mengenai keberadaan Unigha.

Mengenai lokasi belajar di roko-ruko sampai sekarang, Dina pengurus Yayasan berjanji dalam waktu dekat akan merenovasi dan jika perlu membangun fasilitas baru di lokasi tanah seluas lebih kurang 50 Ha tersebut.

Masyarakat di sana juga sangat berharap agar secepatnya dilakukan pembangunan sehingga pilar Unigha yang hilang ditelan konflik dapat berwarna kembali,"Kami sangat bangga bila kampus ini ditata kembali seperti dulu yang memiliki infrasruktur yang lengkap dan dapat dinegerikan secepatnya, karena kita juga memiliki semuanya, saya rasa kampus kita pantas mendapatkannya," ujar Zulbahri, warga Desa Ceumeucet Kecamatan Mila.

Universitas yang mendirikan cabang di seluruh Aceh ini, belum bisa menjawab harapan yang tertanam pada masyarakat Pidie, sehingga masyarakat sangat mengaharapkan secepatnya bisa menciptakan perubahan pada tubuh Unigha dengan bersikap mandiri sehingga tidak lagi menempati toko-toko dan menyewa gedung-gedung pemerintah. "Sudah saatnya kita menciptakan perubahan pada Unigha. Jangan ada lagi sifat ketergantungan, meski Jabal Ghafur masih berstatus swasta" kata Muslem Mahmud Ketua PEMA Unigha.

Unigha menjadi harapan bagi masyarakat Pidie, hal itu tergambar dari banyaknya mahasiswa baru yang mengikiti ujian seleksi pada Sabtu (16/8) yang mencapai 5.150 jiwa dengan daya tampung 3.200 jiwa. "Sangat disayangkan kalau yang lain terpaksa harus menjadi pengangguran, kami berharap pemerintah juga bisa membantu mengurangi penganguran," tambah Muslem.

Warga pun datang berduyun-duyun untuk meraih toga di Glee Gapui, di Bukit Pengampunan.

Read More......

Ideologi Pasar dalam Pendidikan Aceh

Banyak jalan menuju Roma. Peribahasa ini mungkin diterjemahkan oleh Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh ke dalam sistem penerimaan calaon mahasiswa (Cama). Setelah UMB PTN, lalu SNMPTN, kini UMMPTN atau JMU (Jalur Masuk Mandiri). Nanti entah apa lagi! Bagi sebagian orang, mungkin ini angin surga yang berhembus dari kawasan Darussalam, Unsyiah berbaik hati dan amat konsen dalam misi pencerdasan masyarakat dengan memberikan kesempatan yang semakin banyak untuk menimba ilmu di Universitas tersebut.

Ah, yang benar? Ya, semakin banyak jalur masuk berarti kan kesempatan untuk lulus semakin besar. Lantas, semakin banyak pula calon mahasiswa yang diterima. Jika tidak lulus di jalur pertama, coba masuk melalui jalur ke dua. Jika tidak lulus juga, masih ada jalur selanjutnya. Nah! Jika tidak lulus juga, bagaimana? Apa mungkin? Bagi orang cerdik, tentu saja logikanya tidak sesederhana demikian.

Penambahan jalur masuk tidaklah serta merta memperluas kesempatan dan memperbesar daya tampung. Jika Anda memang lulus di jalur pertama, Anda tidak memerlukan jalur kedua dan ketiga. Begitu juga jika Anda lulus di jalur kedua, Anda tidak memerlukan dua jalur lainnya. Demikian seterusnya. Jalur-jalur masuk tersebut tidak memperbesar kesempatan Anda untuk lulus. Kesemua jalur tersebut juga tidak berarti Unsyiah semakin memperbesar daya tampungnya. Kesempatan dan peluang tetap sama, karena bagaimanapun Unsyiah memiliki daya tampung maksimal. Jadi, seberapa banyak pun jalur masuk yang dibuka, tetap saja total jumlah mahasiswa yang dapat diterima sama (sesuai daya tampung). Lalu, kenapa pula harus dibuat berjalur-jalur begitu? Bukankah penerimaan mahasiswa baru sebenarnya dapat dilakukan sekali saja (satu jalur)? Simpel, efisien, lebih pasti, fair dan adil, hemat uang beli formulir, BBM, dan sebagainya. Ini dia persoalan yang perlu dicermati?

Penciptaan jalur-jalur tersebut adalah bagian dari agenda pendidikan institusional Unsyiah untuk mempertahankan status quo-nya sebagai Universitas terbesar di Aceh dengan segenap keistimewaannya. Unsyiah sangat mafhum bahwa jumlah lulusan sekolah menengah atas setiap tahun bertambah dan minat untuk mengikuti pendidikan tinggi juga terus meningkat meningkat. Hampir setiap tahun jumlah calon mahasiswa baru semakin besar sementara daya tampung universitas dan perguruan tinggi yang ada terbatas. Ini artinya ada kesenjangan yang tinggi antara permintaan/kebutuhan dengan ketersediaan (demand and supply gap). Nah, lahirlah hukum pasar, dan Unsyiah dalam bidang ini tergolong ahlinya. Pasar (semi pasar) penerimaan mahasiswa baru ini amat potensial sehingga harus dikelola dengan baik demi kepentingan bisnis yang menyatu dengan lembaga (citra, dominasi, kekuatan, pengaruh, dan tentu saja profit), dan kepentingan kelas sosial tertentu, bukan kepentingan pendidikan, calon mahasiswa, dan publik secara luas—untuk siapa dan kepada siapa lembaga itu seharusnya memberikan pelayanan dan bertanggungjawab.

Ketika ideologi ekonomi menguasai pendidikan, maka prinsip-prinsip pasar dan kriteria komersil akan bergerak menginvasi kampus universitas dan perguruan tinggi. Lalu, kebijakan dan praktik pendidikan pun—sebagaimana terjadi dalam kehidupan pasar, mengedepankan kompetisi dan seleksi. Pendidikan sebagai hak sosial fundamental secara ontologis epistemologis dimodifikasi menjadi komoditas barang yang diperjualbelikan. Pemerintah merasa bahwa kewajiban memenuhi hak pendidikan warga negara bisa ditunda-tunda, bahkan kalau bisa diabaikan. Karena pendidikan membutuhkan biaya besar sehingga akan menguras banyak anggaran, pemerintah mendorong terjadinya mekanisme pasar (semi pasar) dalam pendidikan. Efeknya (salah satu), pendidikan menjadi barang mahal yang diperebutkan. Lembaga pendidikan menjadi agen penguasa untuk menentukan siapa yang berhak sekolah/kuliah dan siapa yang tidak melalui proses seleksi (beragam tes, persyaratan, dan prosedur). Melalui proses seleksi, lembaga-lembaga pendidikan juga menjadi sosok yang “sok tahu” fakultas, jurusan, prodi, dan program apa yang boleh diambil oleh seseorang atau tidak. Berbagai institusi pendidikan (publik dan privat) secara bertahap dan dalam tingkat berbeda bertindak sebagai penyedia produk barang dan jasa pendidikan sehingga merasa berhak menentukan label harga setiap produk yang ditawarkannya. Yang lebih fatal adalah ketika watak kompetisi dan seleksi sebagai ciri utama ideologi pendidikan korporatif ini secara gradual mengubah wajah institusi dan praktik pendidikan menjadi pelayan kelas pengauasa dan orang kaya, media penegas kelas-kelas sosial, melanggengkan ketimpangan ekonomi, sosial, dan politik, dengan mengabaikan misi sosial pendidikan dan pemenuhan kepentingan publik.

Penguasaan ideologi pasar terhadap prinsip demokrasi dan misi sosial pendidikan mendorong lahirnya banyak kebijakan dan praktik pendidikan yang semata-mata tunduk pada motif-motif ekonomi dan profit. Pendidikan mengalami deformasi dari makna dan misi sucinya menjadi alat ideologi ekonomi yang sepenuhnya bekerja untuk tujuan-tujuan pragmatis. Sistem penerimaan Cama oleh Unsyiah adalah salah satu bentuk komersialisasi kehidupan intelektual dan pengetahuan akademik yang dibungkus dalam ritual tes dan didandani dengan istilah-istilah jalur. Jika dibongkar, jalur-jalur masuk tersebut sebenarnya bekerja secara intensif untuk memaksimalkan laba dan melipatgandakan keuntungan. Semakin banyak jalur, semakin banyak pula keuntungan yang diperoleh dari penjualan formulir pendaftaran.

Saya tidak mengerti, kenapa lembaga pendidikan kebanggaan rakyat Aceh ini tega menarik dana publik (uang formulir) sedemikian besar—padahal lembaga ini mendapat kucuran dana yang tidak sedikit baik dari APBN maupun APBA dan hampir seluruh pegawainya juga digaji dari uang rakyat—untuk kemudian memaksa anak-anak Aceh mengundi nasib dalam beragam tes yang mereka buat-buat. 150.000—300.000 bukanlah uang yang tidak sedikit bagi Apa Maun yang kerjanya cuma keumawe ungkot bace di pedalaman Nagan Raya sana. Selain itu, yang membuat kita bertanya-tanya, ada yang sudah tak lulus tes, tapi kok bisa lulus pada tes yang lain. Belum lagi yang tidak lulus tes beberapa kali, tapi karena ia anak orang kaya, punya banyak uang, ikut tes lagi, lulus juga ujungnya. Aneh!

Kentalnya ideologi pasar dan orientasi profit dalam sistem penerimaan Cama Unsyiah telah berimplikasi pada proses dehumanisasi pendidikan, komodifikasi kehidupan intelektual dan pengetahuan akademik, lunturnya budaya demokrasi sosial dan akuntabilitas publik, menguatnya kesenjangan ekonomi, sosial, dan politik, serta mendorong desintegrasi dan konflik sosial antar kelas sosial.

Pertama, dehumanisasi pendidikan. Jalur-jalur tes masuk memperlakukan calon layaknya konsumer dalam perspektif ekonomi semata, bukan dari potensi kemanusiaanya. Tes membatasi pilihan dan minat individu untuk belajar pengetahuan. Tes membunuh kebebasan seseorang untuk menentukan bidang dan orientasi akademiknya. Dalam batas yang lebih krusial, jalur-jalur tersebut bertindak tidak saja menentukan pilihan prodi, jurusan, dan fakultas apa yang boleh diambil oleh calon, melainkan justru memvonis apakah seseorang boleh dan layak menempuh pendidikan tinggi atau tidak.

Kedua, komodifikasi kehidupan intelektual dan pengetahuan akademik. Model seleksi dan jalur-jalur masuk Cama menunjukkan telah terjadi komodifikasi pendidikan. Pendidikan melalui kebijakan dan praktik penerimaan Cama secara berjalur, diperlakukan layaknya barang dan jasa dalam perspektif ekonomi. Sejak proses penerimaan, para calon telah diperlakukan sebagai kostumer, menerima jasa pendidikan sesuai bayaran yang mereka berikan. Hubungan berpola kostumer—suplier dalam proses pendidikan berlanjut dalam penentuan fakultas dan subjek ilmu yang diambil. Selanjutnya subjek-subjek ilmu pengetahuan diberikan label harga, kedokteran 90 juta, teknik 15 juta, ekonomi 5 juta, keguruan dan hukum 2 juta, begitu seterusnya. Ideologi pasar telah merusak nilai-nilai ilmu pengetahuan dan kemurnian pendidikan. Seolah-olah kedokteran itu lebih hebat dan lebih tinggi nilainya daripada hukum dan pendidikan. Seolah-olah ilmu agama itu tidak ada artinya ketika berhadapan dengan ilmu teknik. Bukankah ilmu pengetahuan itu nilainya sama bagi kepentingan sosial dan kemanusiaan. Saya takut, jika pendidikan kita terus menerus mengikuti irama pasar, satu saat ilmu-ilmu sosial dan keagamaan tak laku lagi. Lalu kehidupan kita yang terbentuk oleh marketisasi dan korporatisasi pendidikan terus-menerus diperkosa oleh kekuatan-kekuatan neokolonial kapitalis.

Ketiga, lunturnya budaya demokrasi sosial dan akuntabilitas publik. Penerimaan Cama melalui tes dan seleksi berjalur-jalur menunjukkan arogansi lembaga, eksploitasi kesenjangan pendidikan yang terjadi dalam masyarakat kita demi kepentingan sepihak. Seleksi dan tes melalui banyak jalur sengaja diciptakan untuk memperkuat efek pasar dan memicu respon psikologis berupa ketakutan, ketegangan, kecemasan, dengan tetap mengikat harapan kelulusan di kalangan para calon sehingga formulir pendaftaran laris manis dalam iklim persaingan yang semakin tajam. Tidak ada sedikitpun peluang di sini bagi para calon untuk menyuarakan aspirasi dan keluhannya. Model seleksi ini adalah perintah (order) sebagaimana dalam militer yang harus diikuti tanpa harus tahu mengapa semua itu harus dilakukan dan untuk siapa? Otoritarianisme kekuasaan dan budaya predator kini menjadi karakter lembaga-lembaga pendidikan kita.

Sistem penerimaan Cama Unsyiah juga tidak menganut transparansi dan akuntabilitas publik baik dari segi penggunaan dana maupun proses penentuan kelulusan. Sama dengan pengelolaan dana-dana publik lain yang mengalir ke Unsyiah, prosesi penerimaan Cama sangat tertutup, tidak ada akses publik untuk mengetahui kenapa dan bagaimana kebijakan ini dikelola dan dilaksanakan. Para calon hanya pasrah, publik pun bersikap pasif dan tak mau tahu. Praktik pendidikan dan kebijakan akademik yang dijalankan institusi pendidikan kita terutama pendidikan tinggi memang seolah lepas dari kontrol publik. Universitas, perguruan tinggi, dan sekolah-sekolah seolah ingin menjauhkan diri dari akar sosialnya. Semuanya berubah menjadi sangat birokratis dan merasa tidak perlu bertanggungjawab kepada masyarakat. Padahal, bukankah lembaga-lembaga ini didirikan untuk kepentingan publik dan menghidupi dirinya dengan dana publik pula.

Keempat, menguatnya kesenjangan ekonomi, sosial, dan politik. Pendidikan seharusnya menjadi media harmonisasi sosial dan pengembangan kehidupan yang adil sejahtera secara kolektif. Akan tetapi, model penerimana Cama secara berjalur telah mengkotak-kotakkan para calon menurut kemampuan itelektual (berbasis tes), keberuntungan, dan kemampuan ekonominya. Hal ini tentu bertentangan dengan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan sosial. Praktik ini lambat tapi pasti akan memicu gap, kecemburuan, dan konflik sosial antar mahasiswa baik di dalam maupun di luar kampus. Kita bisa memprediksi emosi-emosi dan sikap-sikap apa kira-kira yang akan tumbuh dalam interaksi sosial antar mahasiswa yang lulus sekali tes ketika dengan yang lulus setelah beberapa kali ikut tes atau mahasiswa yang lulus karena kesanggupan membayar mahal. Begitu juga, kita dapat menerka kira-kira sikap-sikap sosial apa yang akan tumbuh dan berkembang di dalam diri mahasiswa akibat perlakuan lembaga pendidikan yang diskriminatif ini. Dampak lain adalah secara gradual institusi dan praktik pendidikan semakin dipengaruhi/dikuasai oleh kapital dan kapitalis. Orang-orang kaya dengan mudah dapat memilih bidang-bidang yang bernilai ekonomi tinggi atau mengakses pendidikan yang bermutu sementara yang miskin tidak memiliki banyak pilihan dan semakin kesulitan. Belajar dari kebijakan semester pendek, kita patut menduga bahwa tidak mustahil suatu saat orang-orang kaya dan penguasa bisa saja menyewa para profesor dan doktor untuk menguliahi anak-anak mereka dalam jangka waktu yang lebih singkat sehingga mendapatkan gelar-gelar akademik dalam tempo yang singkat pula. Jika ini terjadi, alih-alih pendidikan menjadi motor harmonisasi dan integrasi sosial, malah sebaliknya menjadi pemicu dan pendorong keberlangsungan disharmoni dan disintegrasi.

dikutip dari web resmi The Aceh Institute
http://www.acehinstitute.org

Read More......

Guruku Pahlawanku

Guruku, beberapa waktu yang lalu namamu sempat terpojok karena kekerasan spontanitas yang dilakukan beberapa kolegamu terhadap beberapa anak didiknya, tapi aku muridmu masih sangat mencintai dan menghormatimu. Pengorbanan yang telah engkau berikan tak akan pernah kulupakan hanya karena beberapa kekhilafan yang kuyakini engkau tak sengaja melakukannya. Pengorbananmu lebih besar dari kekhilafanmu, kami memaklumi semua kekhilafan itu, karena engkau hanya manusia biasa, seperti kami dan juga orang-orang yang memperbincangkan tentang dirimu. Dan aku yakin, engkau adalah pahlawan terbaik yang pernah dimiliki oleh Bangsa ini.

Guruku, jarak dan waktu yang telah lama memisahkan kita membuat hatiku kembali merasakan getaran rindu yang amat sangat mengenang sosokmu yang begitu bersahaja. Sederet bulu kudukku berdiri merinding dibarengi dengan tetesan air mata yang keluar dari pelupuk mataku di kala kugoreskan tinta ini untuk mengenang jasamu dan kerinduanku akan belaian kasih sayang dan perhatianmu seperti dulu ketika engkau menyapa kami di pagi hari, ‘anak-anak, apa kabar hari ini?’

Guruku, engkau adalah pahlawan tanpa tanda jasa, begitu banyak jasamu kepadaku, namun tak pernah ada balasan setimpal yang engkau peroleh dariku. Sungguh aku menyesali semua itu, kenapa aku tidak pernah membahagiakanmu, bahkan hanya kekesalan yang engkau peroleh ketika menyaksikan tingkah laku kami dulu ketika engkau mengajariku, begitu malasnya kami mengerjakan PR-PR yang engkau berikan dulu di sekolah, tingkah kami sering kali pula membuatmu hampir berputus asa mendidik kami menjadi orang-orang yang berguna bagi Agama, Bangsa dan Negara, tapi kami terkesima karena ternyata engkau masih tegar dan ternyata terus tegar mendidik kami dengan penuh keikhlasan dan kasih sayang, meskipun imbalan yang engkau terima tak pernah cukup untuk menghidupi keluargamu.

Guruku, saat ini ketika kami mulai mengenal arti kehidupan ini kami baru menyadari siapa dirimu sebenarnya, ketika perjalanan hidup kami yang berliku-liku ini memberi kami banyak pelajaran berarti. Guruku, sungguh keputusan yang tepat ketika engkau mengambil inisiatif untuk mengemban profesimu yang sangat mulia sebagai pendidik, engkau telah menjejakkan kakimu di pelataran untuk membangun dan mencetak generasi umat ini. Guruku saudaraku, engkau tidak pernah membutuhkan kata-kata indah dan tiupan seruling selamat datang untuk menyambut kedatanganmu.

Guruku, betapa akan bahagianya diriku, dengan muka yang berseri ketika aku akan melihatmu. Wahai guruku, pribadi yang membawa jiwa yang luhur, hati yang mendidih tersayat pedih melihat realita umat, termenung sedih terhadap keadaan anak-anak muda yang engkau didik. Walau begitu, kesedihan ini tidak menjadi tembok penghalang dan jurang pemisah bagimu. Engkau tetap membawa optimisme tinggi, jiwa yang kokoh, yang selalu mengharapkan perbaikan dan perubahan. Lihatlah, aku telah melihat buah jerih payahmu. Semoga Allah memberikan berkah-Nya kepadamu dan menambah ilmu dan amalmu.

Guruku, aku sering mendengar kata-kata pujian yang terlontar dari murid-muridmu. Aku sering melihat nilai-nilai mulia darimu terpancar pada mereka. Tidakkah engkau melihat para pemuda lugu yang berlomba-lomba meraih shaf pertama di mesjid-mesjid, berlomba duduk di pengajian-pengajian dan majelis-majelis pengetahuan? Tidakkah engkau lihat orang-orang terbaik yang memimpin masyarakat ini, orang-orang shalih yang selalu menjadi teladan bagi masyarakat, menjadi orang-orang yang selalu meneriakkan ‘perubahan’ melalui lisan, tinta dan kerjanya? Wahai guruku, lihatlah anak-anak didikmu dulu, sebagian mereka telah menjadi orang-orang besar, menjadi penulis, wartawan, ulama, politisi, pengusaha, eksekutif dan lain-lain sebagainya. Seluruh yang engkau lihat- wahai guruku adalah sebagian dari hasil jerih payahmu bersama ustadz-ustads dan dai-dai yang lain.

Guruku, kuharap engkau masih mengingatku, karena aku juga selalu merindukanmu, selalu mendo’akanmu. Dan sebelum kuakhiri surat ini izinkan aku memohon do’amu agar harapanmu dulu bisa ku wujudkan, karena aku yakin tiada yang bisa lebih membahagiakan seorang guru kecuali melihat anak-anak didiknya berhasil, dan aku benar-benar ingin membahagiakanmu. Wahai guruku, tahukah dirimu, bahwa engkau adalah pahlawanku?

Read More......

Ribuan Siswa Gagal di UN 2009, Mutu Pendidikan Aceh Belum Bagus

Sebanyak 4.917 siswa SMA sederajat di Aceh tidak lulus Ujian Nasional (UN) 2009. Meski berjumlah ribuan, persentase ketidaklulusan siswa tahun ini menurun 17 persen, yakni 13 persen dari 30 persen pada tahun lalu. Bila dilihat jumlah anggaran, sudah bisakah mutu pendidikan Aceh dikatakan baik?

Menurut Pakar Pendidikan Aceh Prof Farid Wajdi, mutu pendidikan di Aceh belum bisa dianggap baik. Dengan banyaknya pengelolaan anggaran di bidang pendidikan Aceh saat ini, jumlah siswa yang tak lulus tahun ini masih terlalu besar dan belum sesuai harapan masyarakat.



“Penilaian ini yang perlu diluruskan, karena bagusnya mutu pendidikan bukan dilihat hanya dari peningkatan kelulusan siswa,” kata Rektor IAIN Ar-Raniry terpilih itu.

Ada beberapa segi yang perlu dilihat dalam mengukur mutu pendidikan di Aceh, di antaranya jumlah nilai dicapai, kualitas yang dihasilkan, dan persentase kelulusan.

Jika jumlah kelulusan mengalami peningkatan, tetapi nilai masih rata-rata dan kualitas siswa yang dihasilkan tidak mampu bersaing, maka masih bisa diartikan mutu pendidikan masih mundur.

“Jumlah 4.917 siswa yang tidak lulus ini, tetaplah siswa Aceh yang tidak bisa dikesampingkan dan perlu pendidikan lanjutan. Jadi mutu Pendidikan Aceh belum bisa dianggap sudah baik,” ucapnya.

Kata dia lagi, dengan besarnya anggaran pendidikan saat ini mencapai Rp1,8 triliun, prestasi kelulusan hingga 87 persen merupakan hal biasa. Penilaian adanya peningkatan kelulusan bisa terjadi, apalagi hasil tahun ini dibandingkan dengan 2008 yang mengalami kemerosotan total karena Aceh berada di nomor urut belakang pada saat itu.

“Sedangkan berapa nilai rata-rata siswa se-Aceh belum kita ketahui hingga kini. Ini juga harus diukur jika mau melihat adanya peningkatan mutu pendidikan atau tidak. Kita semua berharap mutu pendidikan Aceh jauh lebih baik lagi ke depan,” harap Farid.

Farid mencontohkan masalah rekruitmen di IAIN Ar-Raniry. Pengurus kampus di sana punya penilaian sendiri dan tidak berpaku pada lulus tidaknya siswa di UN 2009. Penilaian ini dinilai memungkinkan siswa yang tidak lulus UN sekalipun untuk bersaing sehingga dinilai lebih fair.

“Contohnya di Tarbiyah Bahasa Inggris. Setiap tahunnya ada seribuan yang daftar, tetapi yang kita butuhkan cuma puluhan sehingga yang lainnya harus digugurkan. Ini sama dengan UN, jika cuma tingkat lulusnya saja yang banyak, belum bisa dikatakan bagus,” jelasnya lag

Read More......

Anggaran Pendidikan Aceh Rp 1,3 Triliun

Banda Aceh, Kompas - Pada tahun anggaran 2009 ini, Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menganggarkan dana pembangunan pendidikan senilai Rp 1,3 triliun. Pemerintah memberikan prioritas kepada masyarakat miskin untuk bisa memperoleh pendidikan yang layak sampai dengan usia 18 tahun.

Meski demikian, dari dana sebesar itu, tidak seluruhnya merupakan dana untuk bidang yang dikelola Dinas Pendidikan semata.

”Sekolah tidak boleh memungut satu sen pun dari siswa. Semua pembiayaan sudah ditalangi oleh pemerintah, baik melalui dana Bantuan Operasional Sekolah maupun anggaran pemerintah daerah,” kata Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi NAD Mohd Ilyas ketika ditemui di Banda Aceh, Senin (2/2).

Dia menjelaskan, prioritas utama pembangunan pendidikan di Aceh adalah memperluas dan menambah kemudahan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah, terutama di wilayah-wilayah pedalaman provinsi ini, untuk dapat ikut serta dalam kegiatan belajar-mengajar. Utamanya, kata Ilyas, adalah pendidikan formal.

Untuk memperluas kesempatan masyarakat kelas menengah ke bawah untuk mengakses lembaga-lembaga pendidikan, kata Ilyas, setidaknya tiga program utama disiapkan oleh Dinas Pendidikan, yaitu program beasiswa untuk anak yatim piatu dan duafa korban konflik serta tsunami, membebaskan biaya masuk bagi calon murid dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, dan menambah jangka waktu penggunaan buku ajar di masing-masing tingkat satuan pendidikan.

Lebih lanjut Ilyas menjelaskan, pada tahun anggaran 2008, Pemerintah Provinsi NAD hanya menganggarkan beasiswa pendidikan bagi sekitar 80.000 anak usia sekolah. Program ini ditujukan bagi anak-anak yatim piatu korban konflik dan bencana tsunami. ”Masing-masing mendapatkan dana Rp 1,8 juta per tahun,” katanya.

Program ini dilanjutkan pada masa anggaran tahun 2009 dengan menambah jumlah penerima beasiswa sebanyak 20.000 orang. ”Total dana yang disediakan untuk tahun ini Rp 180 miliar,” katanya.

Selain itu, untuk mempermudah akses masyarakat menengah ke bawah, pemerintah juga melarang manajemen sekolah memungut biaya masuk kepada calon siswa. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk menyubsidi kegiatan tersebut.

”Termasuk dari anggaran Bantuan Operasional Sekolah sudah menjadi dana talangan tersendiri bagi operasional sekolah,” katanya. (MHD)

Read More......